Harga Beras Tetap Tinggi, Masyarakat Salatiga Minta Subsidi Dari Pemerintah

Teropongjateng , Salatiga - Meski pemerintah menggelontorkan operasi pasar, harga kebutuhan pokok yakni beras terpantau masih tinggi di pasaran di Kota Salatiga, pada tanggal 19 September 2023. Penurunan harga cabai dan telur, tak juga berpengaruh terhadap harga komoditas beras. 

Pedagang beras Rusti (44) mengatakan, kenaikan harga beras di pasaran mulai merangkak naik sejak Agustus. Namun, puncak kenaikan dirasakan pedagang mulai awal September kemarin.

"Sejak saya berjualan disini 20 tahun lalu sekira tahun 2002. Tahun ini kenaikan paling tajam perhari diangka Rp 1.000 sampai Rp 1.500," terangnya di Pasar Blauran Salatiga.

Baca Juga: Gunakan Teknologi ETLE, Polres Salatiga Berhasil Tindak Ratusan Pelanggaran Lalu Lintas

Rusti bercerita, saat ini kenaikan harga beras bukan saja pada jenis beras biasa. Tetapi, kenaikan juga merambah beras premium dengan rata-rata kenaikan harga diangka Rp 1.500.

Pihaknya juga menambahkan, untuk saat ini kenaikan harga per karung isi 25 kilogram dijual dengan harga selisih Rp 30 ribu dari harga awal. Adapun beras eceran dahulu dijual Rp 10 ribu sekarang menjadi Rp 13 ribu.

"Harga beras premium semula dijual Rp 12 ribu menjadi Rp. 13.500. Beras naik diduga karena gagal panen akibat El-Nino. Sejauh ini, saya pasokan beras ambil dari Kabupaten Sragen, Gemolong, dan Demak," katanya

Baca Juga: Walikota Semarang, Mbak Ita Minta Masyarakat Untuk Tidak Lengah Waspada Kebakaran

Seorang pembeli Amini (50) berharap kenaikan beras dapat segera diatasi oleh pemerintah. Sebab, beras merupakan kebutuhan sehari-hari. Sehingga, jika harga beras terus naik masyarakat akan semakin susah.

"Buat kebutuhan sehari-hari, mau nggak mau harga naik tetap beli beras. Kalau pengennya ya turun soalnya gaji kan nggak naik. Inginnya pemerintah menurunkan harga beras, jadi ada solusi. Kalau nggak naikkan gaji, ya diberi bantuan," tutup Amini.

Dengan kenaikan harga beras ini, Ombudsman Indonesia meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan penetapan HET. Hal tersebut dikhawatirkan akan mendorong terjadinya kelangkaan beras. (ido)**