Saat Kunjungan di Kebumen, Presiden Jokowi Minta Badan Pangan Nasional Tangani Keluhan Harga Gabah

Teropong Jateng, Kebumen- Presiden Joko Widodo meminta Badan Pangan Nasional ambil langkah cepat penanganan keluhan harga gabah rendah di tingkat petani yang dinilai terlalu rendah.

Permintaan Presiden Jokowi penanganan harga gabah rendah diungkapkan disela pelaksanaan panen raya padi yang dilaksanakan di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Maret 2023.

Dilangsur dari akun resmi Presiden disebutkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional tengah menghitung harga untuk gabah kering panen (GKP) dari petani yang saat ini dikeluhkan petani terlalu rendah.

Baca Juga: Judi Togel Kembali Muncul di Jawa Tengah. Polda Jateng Bergerak Cepat Tangkap 5 Penjudi di Kabupaten Pati dan

“Saya menanyakan langsung ke petani GKP-nya jatuh di harga Rp4.200 per kilogram, memang terlalu rendah,” ungkap Presiden Jokowi dalam keterangannya usai meninjau secara langsung panen raya padi di Desa Lajer, Kabupaten Kebumen, Jateng.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah memiliki perhitungan ketentuan harga dengan memperhatikan sejumlah komponen lain dalam produksi. Kepala Negara meminta Badan Pangan Nasional merumuskan harga ideal gabah dari petani.

“Pemerintah sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost setiap komponen per produksi beras," ungkap Presiden di Jateng.

Baca Juga: Jelang Piala Dunia U-20 di Surakarta. PLN UPT Salatiga Tingkatkan Daya Hingga 60 Mega Volt Ampere

"Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu,” tambah Presiden Jokowi.

Dengan perhitungan tersebut, Presiden Jokowi berharap harga gabah dari petani akan wajar yang nantinya akan berimbas juga pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat pemerintah.

“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini,” imbuh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Presiden juga mendapati aspirasi para petani yang mengeluhkan soal pupuk, terutama pupuk bersubsidi, baik dari sisi harga maupun ketersediaannya. Presiden pun menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pupuk nasional meskipun bahan bakunya lebih sulit akibat perang Rusia-Ukraina.

Baca Juga: Permasalahan Pupuk Subsidi, Waketum Pemuda Tani HKTI: Bukan Langka, Ini Penyebabnya

“Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional kurang lebih 13 juta ton," imbuh Presiden.